banner 728x250

Menghentikan Kekerasan di Sekolah

  • Bagikan
banner 468x60

Baru-baru ini, seorang oknum guru di Alor, NTT, melakukan kekerasan kepada siswa kelas VII SMP sehingga meninggal, dengan alasan siswa tak mengerjakan tugas. Di Bau-Bau, Sultra, seorang guru merekam siswanya kelas VI SD yang menangis karena tak mampu menjawab soal pelajaran. Lalu menyeberluaskan videonya ke media sosial.

Potret perundungan bahkan berakibat fatal merenggut nyawa siswa, bukan pertama kali terjadi.Kekerasan oknum guru terhadap siswa sangat bertolak belakang dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan: “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa,” (Pasal 4 ayat 1, UU No. 20 Tahun 2003 tentangSistemPendidikanNasional).

banner 336x280

Fenomena kekerasan di sekolah patut menjadi perhatian serius, karena acapkali berulang dengan korban beragam. Sudah tepat Mendikbudristek Nadiem Makarim menyebut tiga dosa besar pendidikan yang harus dihentikan: intoleransi, perundungan (bullying), dan kekerasan seksual.

KPAI (2019) menunjukkan kekerasan fisik dan perundungan sebanyak 39 persen terjadi di jenjang SD/MI, 22 persen di SMP/MTs, dan 39 persen di SMA/SMK/MA. Sebanyak 171 anak menjadi korban, sedangkan korban guru 5 orang.

Pelaku kekerasan adalah kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Tertinggi kasus kekerasan guru/kepala sekolah terhadap siswa 44 persen. Lalu kekerasan siswa ke guru 13 persen, kekerasan orang tua ke guru/siswa 13 persen. Kekerasan siswa terhadap siswa lain pun cukup tinggi, 30 persen.

Bersekolah ternyata membahayakan keselamatan, tumbuh kembang, dan kehidupan anak. Fungsi sekolah bukan membangun tapi merusak. Sekolah menjadi tempat reproduksi kekerasan. Sekarang siswa jadi korban kekerasan, berikutnya mereka berpotensi menjadi pelaku, begitu seterusnya. Sekolah mengalami disfungi, ini alarm bagi kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia.

Analisis Kekerasan di Sekolah

Berdasarkan data dan fakta di atas, kekerasan di sekolah dapat diurai dalam empat perspektif.Pertama, perspektif regulasi, sebenarnya sekolah sudah memiliki regulasi pencegahan dan penanggulangan kekerasan, termasuk perlindungan bagi siswa dan guru. Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan, adalah aturan yang detil menjelaskan langkah dan strategi yang wajib dilakukan sebagai upaya preventif sekaligus kuratif terhadap kekerasan di sekolah. Lebih khusus perlindungan guru dan tenaga kependidikan tertuang di Permendikbud No. 10 Tahun 2017.

Sayangnya para guru bahkan pengawas sekolah termasuk dinas pendidikan (Disdik) tidak “ngeh” aturan ini. Bisa dibuktikan, bagaimana implementasi Permendikbud No. 82 Tahun 2015 di sekolah. Sangat jarang (jika dikatakan tak ada) sekolah punya Gugus Tugas Pencegahan Kekerasan. Padahal lembaga tersebut perintah Pasal 8 (huruf h).

Sekolah wajib membentuk tim pencegahan tindak kekerasan, terdiri dari: kepala sekolah, perwakilan guru, perwakilan siswa, dan perwakilan orang tua/wali (huruf h). Setiap sekolah wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan pada serambi satuan pendidikan yang mudah diakses masyarakat (huruf i).

Mana ada sekolah di Indonesia memasang papan layanan pengaduan kekerasan di sekolahnya? Yang ada sebaliknya, jika terjadi kasus kekerasan, manajemen sekolah berupaya sekuat tenaga merahasiakan agar tak tercium sampai ke luar, demi nama baik institusi.

Minimnya sosialisasi dari pusat ke daerah (sekolah) menjadi penyebab. Ketidakcermatan birokrasi pendidikan daerah seperti pengawas dan Disdik melanggengkan keadaan. Setiap tahun dokumen kurikulum operasional sekolah atau kurikulum tingkat satuan pendidikan diajukan kepala sekolah kepada Disdik untuk dipelajari dan ditandatangani. Dokumen kurikulum mendapat legitimasi (pasti) disetujui menjadi program resmi sekolah. Terkesan administratif belaka. Dokumen tebal itu tak dipelajari, dicermati, dan dinilai secara utuh.

Hampir tiap minggu pengawas mengunjungi sekolah, memantau pelaksanaan pembelajaran. Tapi kekerasan sering terjadi, bahkan oleh oknum guru. Kinerja pengawas yang memedulikan aspek administrasi pembelajaran belaka, patut dipertanyakan. Tinggalkan aktivitas yang berkutat pada formalitas. Seharusnya lakukan pembinaan, pembimbingan, pelatihan, penilaian, pemantauan, dan evaluasi kepada kepala sekolah, guru, dan program sekolah.

Pengawas dan Disdik semestinya menolak jika dokumen kurikulum operasional sekolah, tidak memuat upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah.

Disiplin Positif

Kedua, perspektif profesi, guru merupakan profesi diatur UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Empat syarat kompetensi guru: a) pedagogik, kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik; b) kepribadian, kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik; c) profesional, kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam; dan d) sosial, kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Guru yang menggunakan instrumen kekerasan dalam berinteraksi dengan siswa, jelas tak profesional, tuna kompetensi pedagogis, kepribadian, dan sosial. Dus, tak pantas menyandang profesi guru.

Terpenting, kepala sekolah dan guru berperan sentral menumbuhkembangkan “disiplin positif” (Nelsen, 2000), sebagai upaya pemberian konsekuensi yang mendidik kepada siswa tanpa teriakan, kekerasan, dan hukuman. Membangun kesadaran tentang kepercayaan (trust), komitmen, dan tanggungjawab, bukan ketakutan.

Sarah Ockwell-Smith menggunakan istilah “gentle discipline” (2019), yang lebih berfokus pada kegiatan belajar-mengajar ketimbang menghukum, serta saling menghormati dan bekerja dengan anak-anak, bukan melawan mereka. Ringkasnya, mendisiplinkan siswa tanpa hukuman kekerasan.

Budaya Sekolah

Ketiga, perspektif pendidikan demokrasi. Sekolah menjadi laboratorium mengenali, memahami, dan mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi Pancasila bagi siswa. Disain pembelajaran demokratis menitikberatkan pada: terbukanya partisipasi, membangun otonomi, pengakuan kesetaraan, memegang komitmen, bernalar kritis, dan menghargai keragaman (inklusif) termasuk perbedaan pendapat.

Kekerasan terjadi karena minim atau mandeknya ruang partisipasi dan absennya kesetaraan dalam pembelajaran, sehingga yang terbangun relasi kuasa. Adapun keterlibatan siswa dikendalikan sedemikian rupa, alih-alih mengatur, yang terjadi malah pembatasan dengan seperangkat larangan-larangan. Alhasil, siswa selalu terpojok di sudut inferiorioritas sedangkan guru superior. Kondisi demikian makin subur, sebab metode pembelajaran terpusat pada guru, siswa menjadi objek bukan subjek. Jangan harap bernalar kritis dan perbedaan pendapat semarak dalam ekosistem sekolah begini.Keempat, perspektif ekosistem dan budaya sekolah (school culture). Sekolah merupakan arena perjumpaan. Titik temu semua unsur perbedaan, menuju persatuan dalam kemajemukan, sehingga terbentuk perasaan saling memiliki satu sama lain. Guru -menurut pedagog Conny R. Semiawan- hendaknya menciptakan suasana pembelajaran yang mengundang (an invitational learning environment).

Suatu praktik pembelajaran yang membangun hasrat, keterlibatan, dan keterikatan.Lingkungan belajar diciptakan untuk mempromosikan pengajaran dan pembelajaran berkualitas. Siswa didorong secara positif atau “diundang” oleh guru ke dalam pengalaman pendidikan (Haigh, 2011). Sejatinya semua orang adalah guru dan semua tempat adalah taman belajar (sekolah). Sebuah taman takdirnya ditumbuhi bunga dan tumbuhan aneka warna, ruang bermain nan semerbak, dan jangan sekali-kali merusak tanaman apalagi sedang bermekaran. Begitu pula hendaknya lingkungan sekolah, menjadi tempat aman, sehat, dan nyaman bagi tumbuh kembang anak sesuai kodratnya.Tantangannya ada program sekolah (menjadi tradisi) setiap tahun yang dapat membuka pintu kekerasan kepada siswa. Dulu dikenal “Ospek”, sekarang disebut masa orientasi siswa atau pengenalan lingkungan sekolah. Lalu program berkemah tingkat angkatan, ekstrakurikuler, atau organisasi sekolah.

Keikutsertaan senior atau OSIS mengospek siswa baru dapat disalahgunakan. Mekanisme pendampingan, bimbingan, pengawasan, dan evaluasi dari guru dan orang tua bersifat mutlak. Bimbingan senior dapat saja dilakukan sepanjang menghormati hak asasi manusia, prinsip kesetaraan, berlandaskan aturan, terkontrol, dan dipertanggungjawabkan.Maka perlu harmonisasi dan rekonsolidasi pemangku kepentingan pendidikan. Segera lakukan dengan tepat, sebuah gerakan nasional mencegah dan menyudahi kekerasan di sekolah, melalui pembenahan regulasi, sosialisasi, implementasi, peningkatan kompetensi profesi, pendidikan demokrasi, dan budaya sekolah. Jika terlambat, kita akan berada di titik nadir: Sekolah telah berubah menjadi alat penindasan, bukan pemerdekaan untuk kemanusiaan.

Opini: Sastriwan Salim, Kordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru

Artikel Opini ini dimuat di Koran SINDO, Senin 15/11/2021

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.